By Kamis, 6 Juli 2023 – 11:54 WIB
Jakarta – Mantan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mencermati perhatian dunia internasional terhadap masalah di Papua mulai meningkat kembali akhir-akhir ini. Alih-alih mereda, sejak awal tahun 2023, berbagai kekerasan dan konflik terjadi lagi di Papua.
Baca Juga :
Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud MD: Harus Selamat, Tak Boleh Ada Campur Tangan Asing!
“Apalagi belakangan ini kekerasan bahkan cenderung makin brutal dan sadistis, termasuk yang dilakukan KKB (kelompok kriminal bersenjata) kepada aparat maupun orang sipil,” kata Taufan dalam keterangan tertulisnya kepada VIVA pada Kamis, 6 Juli 2023.
Kasus yang paling menyita perhatian publik, dia mengingatkan, adalah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Marthens (sejak 7 Februari 2023 sampai sekarang) dan pembunuhan terhadap prajurit TNI. Sebelum itu, juga terjadi pembunuhan secara sadis terhadap pekerja sipil oleh KKB, mutilasi terhadap warga sipil oleh anggota TNI di Mimika, tewasnya belasan warga sipil oleh aparat keamanan di Wamena dan berbagai insiden kekerasan lainnya.
Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens disandera KKB Papua.
Satu-satunya kasus yang berhasil diselesaikan dengan sangat baik, menurutnya, adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap warga sipil Papua di Mimika, Papua Tengah.
Baca Juga :
Komnas HAM: Parpol dan KPU Harus Sosialisasi dan Kampanye Pemilu Ramah Penyandang Disabilitas
Penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Marthens paling menarik perhatian internasional saat ini, katanya, sebab kasus itu belum berhasil dituntaskan padahal sudah berlangsung hampir enam bulan. Meski tindakan KKB kelompok Egianus Kogoya sangat tidak bisa dibenarkan dan dikecam banyak pihak bahkan di luar negeri, jaminan keamanan nasional khususnya di Papua tetaplah menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Halaman Selanjutnya
“KKB kelompok Egianus melanggar berbagai ketentuan hukum internasional dan hak asasi manusia, sementara pemerintah ditanyai tanggung jawab keamanan karena Papua adalah bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar ketua Komnas HAM RI periode 2017-2022 itu.
