By Jumat, 23 Juni 2023 – 01:52 WIB
Jakarta – Pemerintah daerah atau pemda diminta bisa memastikan ketersediaan anggaran dan jaga netralitan aparatur sipil negara atau ASN jelang Pemilu 2024. Apalagi, pilkada serantak nanti akan digelar pada November 2024.
Permintaan agar pemda menjamin netralitas ASN itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan pentingnya jaga netralitas ASN itu saat acara kajian strategis ‘Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024′.
Yusharto mengingatkan agar Pemilu 2024 bisa berjalan sukses maka perlu sinergi dari seluruh elemen bangsa. Hal itu mengingat pilpres, pileg, dan pilkada digelar di tahun yang sama.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto.
Dia bilang sinergi itu bisa dimulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ia bilang penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan penuh integritas.
“Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang,” jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Pun, ia berharap media pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Non-Governmental Organization (NGO), dan masyarakat bisa menjauhi hoaks.
Halaman Selanjutnya
Bagi dia, penting untuk mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai. Ia juga menaruh harapan terhadap pemda agar bisa berperan dalam edukasi dan mitigasi konflik sosial imbas pesta pemilu.
