By Selasa, 4 Juli 2023 – 19:10 WIB
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung sikap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menolak permintaan IMF untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap. Intan mengatakan Indonesia tidak boleh diintervensi oleh lembaga ataupun institusi global terkait dengan kebijakan yang dijalankan negara.
Organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan itu diketahui pada 25 Juni 2023 mengeluarkan dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” (IMF Country Report No. 23/221). Dimana dalam laporannya, IMF memberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.
“Dalam sidang kabinet kemarin, arahan Presiden (Joko Widodo) sebenarnya sudah sangat jelas, sangat tegas. Semua menterinya diingatkan jangan kehilangan fokus dengan kebijakan hilirisasi untuk semua sumber daya alam,” terang Intan kepada wartawan, Selasa 4 Juli 2023.
Intan Fauzi, Anggota DPR RI Fraksi PAN
Menurut Anggota Fraksi PAN DPR RI itu, hilirisasi sebagai strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas merupakan kunci dalam industrialisasi. Bukan hanya di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor kehutanan dan kelautan. Dan, evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala di lapangan.
“Apa sih tujuan dari kebijakan hilirisasi itu? Kerangka besarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan itu, berbagai komoditas yang diekspor tidak lagi berupa bahan baku mentah, tetapi barang setengah jadi atau barang jadi,” jelas Intan yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Jabar VI.
Lanjut Intan, sikap tegas pemerintah yang tidak pengaruh dengan permintaan IMF patut didukung demi kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih Indonesia saat ini sedang fokus menciptakan energi baru terbarukan
Halaman Selanjutnya
“Karena bagaimanapun kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak kedaulatan negara kita. Oleh karena itu kita akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah soal kebijakan hilirisasi untuk semua sumber daya alam,” jelasnya.
