By Jakarta – Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyarankan pasangannya Mahfud MD selaku calon Wakil Presiden supaya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, apa alasan Ganjar itu?
“Conflict of interest,” kata Ganjar saat dialog dengan Karni Ilyas Club dikutip pada Kamis, 25 Januari 2024.
Menurut Ganjar, ketika seseorang dalam jabatan publik itu akan tergoda untuk memanfaatkan fasilitas negara. Sebab, kata dia, sudah ada buktinya seorang menteri yang turut mempromosikan bantuan sosial dari negara tapi diklaim pribadi.
Baca Juga :
“Kita lihat kok, menteri promosi ini bantuan sosial, ditunjukkan tidak dari siapa-siapa, dari kami, padahal itu punya negara. Videonya ada diomongkan, silakan bicara terima kasih. Itu kan kalimat-kalimat yang mengarahkan. Membohongi artinya tidak transparan, dalam arti sumbernya dari mana,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di acara debat Cawapres 2024
Harusnya, kata Ganjar, pemberian bantuan sosial itu bisa menggunakan fasilitas untuk menyalurkan melalui Tim PKH yang ada dibawah seperti Lurah maupun Camat. “Tapi kan enggak ini, semua turun berbondong-bondong, rame-rame berbagi. Saya di politik sudah lama, yang gitu kita tahu dan conflict interest terjadi,” jelas dia.
Sebenarnya, Ganjar mengaku sudah lama diskusi dengan Mahfud perihal ini. Namun, kata dia, memang ketentuan perundang-undangan mengatur menteri tidak harus mundur dari jabatannya ketika menjadi peserta pemilu presiden.
“Saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud sudah lama sebenarnya. Kalau tidak harus mundur, ini ada resiko loh. Resikonya apa? Conflict of interest dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini menggunakan fasilitas negara. Ya betul juga ya. Nah kita berdiskusi. Siapa yang bisa menjaga moralitas pejabat pada saat ini, kita diskusi,” jelas Ganjar.
Kemudian, Ganjar ditanya wartawan bagaimana ketika keputusannya membolehkan tidak harus mundur. Maka, Ganjar menyampaikan kepada publik supaya menteri mengundurkan diri dari jabatannya ketika maju sebagai kontestan Pemilu Presiden 2024.
“Maka saya sampaikan kepada publik, ya sebaiknya semua mundur. Tentu pertanyaannya langsung ke pasangan saya, bagaimana Pak Mahfud? Ya sebaiknya sama karena Pak Mahfud ada disana dan Pak Mahfud merespons,” ungkapnya.
Tentu saja, Ganjar tidak khawatir apabila Mahfud mundur dari jabatan Menteri Koordinator Polhukam dan menteri lainnya tidak mundur agar bisa menggunakan fasilitas yang ada. Justru, kata dia, masyarakat perlu diberikan edukasi dan etika dalam berpolitik.
“Enggak ada yang dirugikan. Silakan pakai fasilitas, tapi kita mengedukasi publik kan. Mana fatsunnya, mana moralnya, mana etisnya dan itulah faktanya, publik kita edukasi dan publik tahu itu,” tegas dia.
Selanjutnya, Ganjar mencontohkan beberapa peristiwa seperti adanya teleponan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tapi tidak ada tindaklanjutnya. Selain itu, kata dia, ada guru juga yang mengarahkan tapi tidak ada kelanjutannya.
“Coba kejadian Kabupaten Batubara, ada teleponan yang diindikasikan itu Forkopimda. Kenapa tidak ada yang mendesak agar dilakukan digital forensik, biar kita tahu. Di Medan, guru mengarahkan sudah jelas itu. Kok tidak ada yang merespon? Aneh kan. Nah begini-begini, fakta ada, potensi penyalahgunaan sudah ada, kita membiarkan? Ya enggak fair, hamil tua,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud sudah lama sebenarnya. Kalau tidak harus mundur, ini ada resiko loh. Resikonya apa? Conflict of interest dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini menggunakan fasilitas negara. Ya betul juga ya. Nah kita berdiskusi. Siapa yang bisa menjaga moralitas pejabat pada saat ini, kita diskusi,” jelas Ganjar.
