By Kamis, 13 Juli 2023 – 18:14 WIB
Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang juga anggota DPR RI Komisi VII mendukung sikap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang tegas menolak usul IMF untuk menghentikan hilirisasi. Menurut Mulyanto, meskipun partainya menjadi oposisi pemerintah, namun IMF dianggap sudah melampaui batas dengan mencoba mengganggu kedaulatan negara Indonesia.
“Kalau kami ini kan DPR RI apalagi PKS ini kan oposisi ya, namun terkait IMF cawe-cawe ini kita enggak bisa terima,” ujar Mulyanto, dalam keterangan persnya, Kamis 13 Juli 2023.
Baca Juga :
SBY Temu Kangen dengan Para Menterinya di KIB I dan II, Andi Mallarangeng: Tidak Bicara Politik
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki strategi dan kepentingan nasional tersendiri dalam mensejahterakan bangsanya, tidak boleh ada lembaga atau negara lain ikut campur bahkan merusak apa yang sudah direncanakan.
“Jadi ini terkait apa sebagai negara yang berdaulat kita punya nasional interest yang khusus ya kan kemudian geostrategi kita dengan pembangunan nasional merancang secara bertahap,” paparnya.
Mulyanto menambahkan sejak zaman Presiden ke-3 B.J. Habibie kebijakan pengolahan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan negara sudah dilakukan. Di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semangat itu ada pada program hilirisasi.
“Sejak zaman Pak Habibie ya yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi itu menjadi pilihan dan itu terus dilanjutkan. Nah ketika kita berbicara sumber daya alam harus diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah lalu ada multiplayer effect nya terhadap ekonomi,” jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Mulyanto mengatakan, peraturan pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah juga dikuatkan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjalankan UU tersebut.
