Selasa, 27 Juni 2023 – 15:11 WIB
Pidie – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan mengapa Aceh dipilih menjadi lokasi peluncuran penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
“Pertama, kontribusi penting dan bersejarah rakyat dan Provinsi Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia,” kata Mahfud saat menyampaikan laporan dalam Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023, yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Kedua, penghormatan negara terhadap bencana kemanusiaan tsunami 2004 di Aceh. Dan ketiga, respek pemerintah yang begitu tinggi terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh.
Ilustrasi-Aksi protes terhadap pelanggaran HAM di Indonesia
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
“Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban, dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” kata Mahfud.
Acara itu dilangsungkan tepat di lokasi terjadinya Peristiwa Rumoh Geudong 1998-1999 yang menurut Mahfud akan direnovasi dengan pembangunan masjid atas permintaan masyarakat dan keluarga korban.
Halaman Selanjutnya
Selain itu lokasi tersebut nantinya akan dilengkapi Living Park yang juga memuat jejak sejarah yang tetap dipertahankan termasuk tangga serta dua sumur, sebagai pengingat dan pembelajaran bagi masyarakat.